Jakarta, Jayanesia – Mei 2026 | Rencana ambisius seorang anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, untuk membangun 1.000 bioskop desa melalui alokasi dana APBN 2027, menuai reaksi keras. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melontarkan kritik tajam, menyebut usulan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang mencederai perasaan rakyat di tengah himpitan ekonomi.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai usulan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi bayang-bayang inflasi, tingginya nilai tukar dolar, serta lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
“Ibu Dewan yang terhormat, rakyat butuh lapangan kerja dan perut kenyang, bukan bioskop di desa. Di saat ekonomi sedang tidak menentu, legislator seharusnya fokus melahirkan regulasi yang membantu rakyat bertahan melewati badai ekonomi, bukan justru mengusulkan proyek yang menimbulkan kegaduhan publik,” tegas Joko melalui keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).
*Dinilai Kontraproduktif dengan Semangat Presiden Prabowo*
Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Senayan, Rabu (20/5/2026), Rahmawati mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dana APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop desa. Tujuannya diklaim untuk mendukung rumah produksi (PH) kecil di daerah.
Namun, KAMAKSI memandang usulan ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo yang konsisten menginstruksikan seluruh jajaran pejabat negara dan kader partai untuk mendahulukan kepentingan masyarakat kecil di atas kepentingan golongan atau pribadi.
“Kebijakan yang tidak sensitif seperti ini justru memancing polemik. Jika ingin mendukung PH kecil, mengapa tidak mendesak bioskop besar untuk memberi porsi lebih bagi film lokal dan membatasi film asing? Atau jika memang peduli, gunakan tunjangan anggota dewan untuk mendanai bioskop tersebut, jangan ambil dari uang rakyat yang semestinya digunakan untuk subsidi kesehatan dan pendidikan,” sindir Joko.
*Ancam Lapor ke MKD dan DPP Partai Gerindra*
Tidak sekadar melontarkan kritik, KAMAKSI kini tengah melakukan kajian mendalam terkait dugaan pelanggaran kode etik atas usulan tersebut. Mereka berencana melayangkan laporan resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Selain itu, KAMAKSI mendesak agar Partai Politik, khususnya Partai Gerindra, memberikan sanksi tegas kepada kader yang dianggap tidak pro-rakyat.
“Kami mendesak partai politik untuk mengevaluasi dan jika perlu mencopot anggota dewan yang pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan dan tidak selaras dengan prioritas kesejahteraan rakyat. Prioritas APBN harusnya pada kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas medis, dan penciptaan lapangan kerja, bukan sarana hiburan yang belum mendesak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan tambahan mengenai tanggapan atas desakan KAMAKSI tersebut. Polemik “Bioskop Desa” ini diprediksi akan terus bergulir, mengingat sensitivitas isu penggunaan uang negara di mata publik saat ini. *Jay
