Oleh: Wilson Lalengke Jakarta – Secara sederhana, PPN 12% adalah besaran upeti yang ditarik secara paksa oleh Pemerintah Indonesia yang diambil saat orang berbelanja kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti ketika beli nasi bungkus, air mineral kemasan, naik gojek, dan kebutuhan lainnya. Upeti ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dihindari alias wajib ain harus dibayar, dan berlaku…
Jayanesia, Desember 2024 | Tata kelola Perbankan BUMN yang baik seharusnya dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). GCG adalah prinsip dan praktik yang diterapkan untuk memastikan kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel menuju ekonomi berkeadilan. Mirisnya, sejumlah issue dugaan skandal kredit macet di BNI saat ini menjadi sorotan sejumlah Aktivis Nasional. Misalnya,…
Jayanesia, Desember 2024 | Kabar Dirut PLN plesiran ke Australia ternyata salah besar. Ia justru bertugas memastikan agenda percepatan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy berjalan sesuai kebijakan Pemerintah. Darmo ke Aussie juga menjadi rangkaian dari tindak lanjut tugasnya di COP 29 di Baku, Azerbaijan pada pertengahan November 2024 lalu. Bahkan kami mendapatkan…
Jayanesia, Desember 2024 Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI) Joko Priyoski menyoroti temuan BPK atas sejumlah masalah dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kepada PT SP, distributor pulsa dan perdagangan handphone, dengan baki debit sebesar Rp605,17 miliar per 31 Desember 2022. Kementerian BUMN yang…
Jayanesia, Desember 2024 Beredar informasi tentang Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo yang diduga sering berplesiran keluar negeri menjadi keprihatinan Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI) Joko Priyoski. Padahal sudah sangat tegas Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh Pejabat menghindari berplesiran keluar negeri untuk menghemat anggaran dan fokus bekerja untuk rakyat….
Jayanesia, Desember 2024Menyikapi adanya isu “Parcok” yg dilontarkan partai PDIP, Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Prabowo H. Kurniawan yang juga eks tapol dan napol 2019 memberikan tanggapan pedas akan opini yg dibangun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto maupun Dedi Sitorus. Sebaiknya PDIP dalam hal ini lebih instrospeksi diri sebelum bicara. Institusi Polri maupun TNI adalah Institusi…
